joomlarulit.com

Di era reformasi, kita masih menyaksikan daya rusak ujaran kebencian yang mengakibatkan nyawa melayang, korban fisik, trauma, terusir dari kampung dan hidup sebagai pengungsi. Mereka diantaranya Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Syiah Sampang, kelompok yang dituduh sesat, dan kelompok minoritas. Ada empat kata kunci dalam ujaran kebencian: kebencian, diskriminasi, kekerasan, dan permusuhan. Kebencian yang bisa dikategorikan ujaran kebencian adalah ketika berdampak dan mewujud dalam diskriminasi, kekerasan, dan permusuhan. Contoh paling baik praktik ini adalah pernyataan atau tulisan-tulisan di media-media darling yang berusaha menghasut, mengajak berbuat kekerasan, membunuh, merendahkan dan mengancam individu atau kelompok tertentu, khususnya minoritas. Bentuk-bentuk pelabelan yang pada dasarnya jahat dan lahir akibat kebencian juga bisa disebut ujaran kebencian. Merebaknya ujaran kebencian dan aksi-aksi intoleran diikuti dengan kekerasan, merupakan ancaman nyata terhadap kesatuan dan persatuan bangsa. Paham radikalisme ini selalu lahir untuk merongrong keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ironisnya, paham radikalisme berbajukan agama. Padahal tak ada satupun agama yang membenarkan radikalisme. Pemahaman agama yang tidak dilatari pemahaman yang komprehensif akan menyebabkan paham radikalisme, jika terus dibiarkan begitu saja. Agama tidak pernah mengajarkan kekerasan yang tidak pada tempatnya, keakuan diri merasa paling benar dalam memahami ajaran agama biasanya akan memicu lahirnya keekslusifan diri dan menganggap orang lain yang tidak sepaham dengannya adalah salah.

Radikalisme sesungguhnya bukan fenomena yang terjadi begitu saja, ia memiliki banyak faktor yang melatarbelakangi sekaligus menjadi pemicunya. Faktor-faktor tersebut antara lain, faktor fanatisme dan emosi keagamaan yang sempit dan ekslusif, faktor pemahaman atas doktrin keagamaan yang kaku, faktor ketimpangan dan peminggiran ekonomi yang membuat frustasi sehingga melakukan gerakan pembangkangan kepada rezim penguasa. Sikap radikalisme berkedok agama pada dasarnya merupakan sasaran teroris untuk menyebarkan ketakutan didalam masyarakat. Sikap radikalisme seperti inilah yang setiap saat dapat menjadi bom waktu yang dapat menimbulkan bencana sosial-politik dan mengancam keutuhan masyarakat Indonesia. Sikap yang terus-terusan mengalah kepada ancaman dan gertakan massa intoleran bisa membuat publik mengalami "defisit" kepercayaan diri. Jika itu terjadi, tujuan madsa intoleran itu bisa dibilang mendekati berhasil. Merajalelanya perasaan cemas, takut, ngeri, itulah memang tujuan teror. Jika terus dilakukan pembiaran, niscaya mereka semakin menjadi-jadi. Keyakinan bahwa yang mereka lakukan sebagai hal yang benar yang disetujui negara juga kian berlipat ganda. Dan, terutama, akan semakin berani karena mereka bisa menyimpulkan kalau yang mereka hadapi hanyalah orang-orang bermental lembek yang gampang digertak.

Mereka menyadari, bahwa tindakan mereka paling banter hanya akan "digelitiki" melalui media sosial, petisi online atau sederet pernyataan sikap atawa maklumat. Sudah kelewat sering kegiatan-kegiatan publik terganggu, bahkan dibubarkan karena desakan massa intoleran. Hal itu tidak mungkin terjadi jika negara berani bersikap tegas membela dan melindungi kebebasan warga. Tapi negara, dalam hal ini Kepolisian, lebih sering mengafirmasi desakan massa intoleran. Anehnya, ditengah gegap gempita merayakan "kebhinekaan", bahkan peneguhan Islam ramah sebagai Islam Nusantara, tak ada satu pihak pun yang merasa bertanggung jawab atas persekusi yang menimpa kelompok minoritas. Toleransi yang tengah digemakan di Indonesia masih sebatas "pseudo" toleransi atau "quasi toleransi". Pertanyaan yang segera mendera adalah, jika benar adanya, inklusifitas dan keramahtamahan yang menjadi watak utama manusia Indonesia, kenapa akhir-akhir ini, khususnya pasca orde refirmasi, kekerasan agama semakin menguat. Kenapa fasisme relijius kian hari kian meninggi?. Tentu saja tidak mudah menjawab fenomena ini. Apalagi jika fenomena kekerasan berlatar agama tersebut hanya dilihat sebatas gejala kegagalan memahami agama sebagaimana lumrah kita dengar saat ini. Hampir semua di antara kita sepakat Indonesia, selain negeri yang kaya dengan sumber daya alam, juga dianggap sebagai taman bunga bagi tumbuh mekarnya keragaman agama dan budaya. Setidaknya ada dua hal yang memungkinkan tumbuh kembangnya keragaman di Indonesia. Yaitu jiwa "inklusif" dan keramahtamahan. Keduanya telah menjadi watak manusia Indonesia selama berabad-abad lamanya, di sisi lain telah menjadi nilai luhur Indonesia. Kebhinekaan yang melekat pada jatidiri bangsa Indonesia, harus diterima sebagai fakta kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Ini menjadi fakta karena kebhinekaan di Indonesia lahir sebagai hasil kesadaran konstruksi filosofi masyarakat terhadap kenyataan-kenyataan yang ada di konteks sosialnya. Karena ia lahir dari sebuah kekayaan filosofi masyarakat, maka sesungguhnya tidak ada seorangpun atau suatu komunitas apapun yang berhak melakukan intervensi, intimidasi, atau menghancurkannya.

Oleh karena kebhinnekaan merupakan sebuah fakta sekaligus sebagai tantangan, dengan demikian tantangan yang dihadapi, harus dihadapi secara bersama oleh seluruh elemen masyarakat. Selain sebagai fakta, kebhinnekaan  adalah sebuah tantangan. Bahaya desintegrasi selalu merupakan ancaman baik riil maupun potensial. Munculnya aksi-aksi kekerasan atas nama agama, suku-budaya, bahkan politik, di berbagai daerah di Indonesia, seakan telah merubah wajah Indonesia menjadi negara dengan sikap intoleran yang besar. Sejarah mencatat, lahirnya semboyan nasional "Bhineka Tunggal Ika" merupakan pergumulan "founding fathers" yang sangat panjang, dan didasari pada pertimbangan pluralitas masyarakat Indonesia. Karena itu, krisis kebhinekaan yang melanda bangsa ini harus dipulihkan dari deraan sektarianisme. Penguatan kebhinekaan saat ini seolah berhadapan dengan pihak dan kelompok yang tidak suka dan mengingkari pluralisme. Indonesia tidak boleh tiarap, harus melakukan penguatan bangunan kebhinekaan. Krisis kebhinekaan telah menyebabkan angka pelanggaran  terhadap kebebasan beragama semakin mencemaskan. Krisis kebhinekaan salah satunya dipicu oleh lemahnya penegakan hukum disamping faktor ketimpangan sosial serta rapuhnya budaya kewarganegaraan di masyarakat. Krisis kebhinekaan sebagai salah satu ancaman bangsa ke depan.

Kondisi ini ditandai oleh peningkatan intensitas intoleransi, sektarianisme, serta konflik komunal yang terjadi beberapa tahun terakhir ini. Kita semua harus belajar, takkala Indonesia diambang retak satu hari setelah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam peristiwa "Piagam Jakarta", umat Islam melalui tokoh utamanya Ki Bagus Hadikusumo dengan mediator Kasman Singodimedjo memberi jalan keluar, meski harus berkorban luar biasa. Padahal Piagam Jakartakala itu merupakan "Gentlement Agreement" semua golongan. Para tokoh Islam, sebagai anggota Panitia Sembilan yang disebut mewakili "Golongan Islam" harus merelakan tujuh kata " Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Itulah pengorbanan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu sebabnya perlu terus dilakukan penguatan ideologi Pancasila serta penerapan hukum yang tegas, sehingga segala bentuk aksi radikalisme, intoleran dan kekerasan dapat segera teratasi. Para pelaku radikalisme dan intoleran di Indonesia sebenarnya adalah korban dari teori konspirasi yang sengaja dimobilisasi pihak yang tidak menghendaki keberadaan NKRI. Kondisi ini harus disikapi secara serius, karena tujuan mereka jelas yaitu ingin mendirijan negara sendiri. Itu artinya mereka melawan pemerintah yang sah atau "makar". Keberadaan orang atau kelompok ini sangat lihai memanfaatkan berbagai elemen bangsa dengan mengadu domba satu dengan yang lain. Salah satunya adalah mempertentangkan antara ideologi Pancasila dengan agama Islam. Saatnya bagi pemerintah dan otoritas hukum serta keamanan menindak tegas semua unsur yang mengancam teritorial dan ideologi negara. Saat ini sudah muncul kekerasan berlandaskan otoritarianisme, agama, dan melakukan teror ideologis. Negara tidak boleh didikte oleh preman atau perompak.

Jika sesuatu membahayakan teritorial dan ideologi, maka negara sah menegakkan kedaulatannya. Pemerintah juga harus melakukan tindakan tegas terhadap organisasi yang mengatasnamakan agama dengan tujuan untuk mengganti ideologi negara Pancasila menjadi khilafah Islamiyah. Upaya mengganti Pancasila itu sudah termasuk teror ideologis. Hal itu sangat berbahaya karena mempersoalkan ideologi yang sudah kita sepakati, yakni Pancasila. Sampai hari ini, masih ada kelompok myalim yang terus memperjuangkan terbentuknya negara Islam. Mereka tidak terima fakta saat ini yaitu Indonesia bukan negara Islam. Mereka juga tidak terima Pancasila sebagai dasar negara. Kelompok-kelompok tersebut terus mencari momentum untuk mendapatkan legitimasi atas apa yang mereka perjuangkan. Desakan agar pemerintah bertindak tegas terhadap kelompok yang anti Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika semakin mengemuka saat ini. Gerakan kelompok-kelompok yang membawa simbol agama tetapi memiliki agenda terselubung patut dibasmi, gerakan mereka telah melenceng dari semangat pendiri bangsa yang tak membedakan agama dan kesukuan. Semua agama dan suku memiliki peran yang sama dalam mendirikan Indonesia. Kelompok yang saat ini getol melakukan gerakan anti terhadap Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika, tak memiliki andil atau peran apapun dalam kemerdekaan. Oleh karena itu jangan dilakukan pembiaran, karena akan menjadi ancaman bagi keutuhan bangsa.

Nilai butir ini
(0 pemilihan)
Baca 632 kali
Redaksi Berdikari Center

Alamat Redaksi

The H Tower, 11fl. Unit E, Jl. HR. Rasuna Said Kav20, Jakarta Selatan 12940

E-Mail: redaksi@berdikaricenter.id

Tentang Kami

Berdikari Center (BC) adalah lembaga kajian strategis yang menghimpun pejuang-pemikir dan pemikir-pejuang untuk mengkaji, mengembangkan dan mengimplementasikan konsep-konsep pembangunan nasional berbasis pemikiran Bung Karno tentang Trisakti, Kebangsaan Indonesia, dan Sosialisme Indonesia untuk mencapai negara Republik Indonesia yang merdeka,  bersatu, berdaulat, adil dan makmur
 

Komentar Publik

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…