joomlarulit.com

Sektor utama perekonomian Indonesia berasal dari kegiatan pertanian. Petani adalah faktor penentu sukses atau tidaknya pertanian di Indonesia dan hal ini bergantung pada risiko dan perilaku petani yang memoengaruhi produktivitas pertanian. Pertanian yang baik akan membuat Indonesia dapat menyediakan kebutuhan pertanian secara mandiri atau tidak bergantung pada impor dari negara lain. Akan tetapi, ironisnya adalah pihak yang memegang peranan penting terhadap pembangunan tersebut kondisinya sendiri seperti tidak menikmati pembangunan yang terjadi di Indonesia. Kita telah menfetahui beberapa kondisi petani tanaman pangan di Indonesia, seperti mayoritas petani yang berada di bawah garis kemiskinan dan memiliki kepemilikan lahan yang sempit. Petani seolah terjebak dalam kondisi yang tidak sejahtera dan sulit untuk keluar dari garis kemiskinan. Salah satu indikator yang menunjukkan petani tidak sejahtera dan sekaligus menjelaskan mengapa petani sulit keluar dari kondisi tersebut adalah "Nilai Tukar Petani" (NTP). Data BPS tahun 2015 menunjukkan NTP petani tanaman pangan berada di bawah 100. NTP yang dibawah 100 menunjukkan petani tidak sejahtera karena menunjukkan biaya produksi yang dibayarkan petani lebih tinggi dari pendapatan yang diterimanya. Kondisi ironis petani juga dijelaskan dengan timpang yang terlalu besar antara harga jual gabah tingkat petani dengan harga beras pada tingkat konsumen. Pembagian nisbah ekonomi antara sektor hulu dengan sektor hilir mengalami ketimpangan. Disamping itu, masalah besarnya populasi dan semakin sempitnya lahan pertanian, menimbulkan masalah ketahanan pangan yang dihadapi oleh Indonesia. Masalah lainnya, sistem yang belum terintegrasi dengan baik, kesulitan untuk meningkatkan sejumlah komoditi unggulan pertanian, sistem cadangan dan distribusi serta rantai pasokan dan logistik nasional yang belum efisien, mahalnya ongkos transportasi, kasus kekurangan produksi di sejumlah daerah, dan masalah stabilitas harga. Benar bahwa swasembada pangan sangat penting. Namun, ada unsur yang lebih penting yaitu manusianya yaitu kesejahteraan petani.

Swasembada bukan lagi pekerjaan membesar-besarkan anggaran. Masih lekat diingatan beberapa waktu lalu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menggembar-gemborkan bahwa Presiden Joko Widodo telah "merestuinya" untuk memberikan anggaran  hingga Rp 45 Triliun (Juni 2015). Kala itu, saat mengunjungi daerah-daerah, Amran mengumbar harapan anggaran yang fantastis tersebut. Persoalan yang melilit sektor pertanian pada tahun ini tidak berbeda jauh dengan tahun-tahun sebelumnya. Model pembangunan pertanian juga tidak banyak perubahan. Dalam anggaran 2016 yang diajukan Kementerian Pertanian, Amran Sulaiman masih mengedepankan capaian swasembada pangan. Beberapa program yang diajukan misalnya perluasan sawah 200.000 hektar, rehabilitasi irigasi, pembangunan "Toko Tani Indonesia" (TTI), optimasi lahan 275.000 Ha, pembangunan gudang penyimpanan, dan pengetatan regulasi impor. Di balik segala bukti yang dipaparkan Amran Sulaiman untuk menunjukkan keberhasilannya, komentar yang pantas diajukan adalah bukan seberapa besar anggaran yang diberikan, tetapi seberapa besar anggaran itu bermanfaat bagi petani. Menteri Pertanian Amran Sulaiman bahkan berani mengklaim bahwa 76 persen petani di Indonesia puas dengan pertumbuhan di sektor pertanian nasional. Ironis, masih lekat dalam ingatan kita kebijakan "impor cangkul" beberapa waktu lalu yang sangat menghentak Indonesia. Kebijakan ini dianggap sangat menghina orang-orang Indonesia, seolah tidak sanggup memproduksi cangkul yang sangat dibutuhkan oleh para petani. Kebijakan impor cangkul dari negeri Cina menunjukkan betapa kroposnya "fondasi pertanian" Indonesia. Perlu bagi Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, mengoreksi diri dan jangan hanya sibuk dengan "pencitraan" yang mengesankan bahwa pencapaian kedaulatan pangan "seakan-akan" sudah tercapai. Ada banyak problem pokok sektor pertanian yang sama sekali tidak terpecahkan, antara lain masih kecilnya penguasaan dan pengusahaan lahan petani Indonesia. Pengakuan dan kritik yang pedas disampaikan Menko Perekonomian Darmin Nasution atas kinerja dan sepak-terjang Menteri Pertanian Amran Sulaiman, beberapa hari lalu, dalam Rakor KADIN bidang Agribisnis, Pangan dan Kehutanan, di Jakarta (28/11). Darmin Nasution mengakui "semakin terbukti dengan adanya pola panen padi yang semakin lemah, dari dulu hingga sekarang cuma dua kali masa panen, yaitu ketika usai musim hujan". Sementara di sektor peternakan, Darmin menyoroti persoalan sapi yang tak kunjung tuntas. Ia berpendapat bahwa terjadi kesalahan pengelolaan dalam proses penggemukan sapi. Dia juga mengkritik mengenai program sapi indukan yang belum menguntungkan para peternak, khususnya peternak kecil.

Menko Perekonomian menyayangkan dengan berbagai persoalan di sektor pertanian Indonesia. Padahal selama ini pemerintah sudah mengeluarkan dana cukup besar pada sektor pertanian. Darmin juga menilai, masalah persoalan irigasi yang tak kunjung selesai hingga saat ini, penyebabnya adalah program yang tidak tersambung dengan benar. Ternyata banyak irigasi yang dibangun, namun jalurnya tidak berdekatan dengan sawah. Sehingga pengairan tidak terealisasi. Seringkali masalahnya irigasi lewat tapi tidak disawah", ungkap Darmin dalam Rakor KADIN bidang Agribisnis, Pangan dan Kehutanan di Hotel Pullman, Jakarta, Senin (28/11). Kisruhnya politik kebijakan pangan banyak menguak tabir persoalan pangan dan pertanian di Indonesia yang tak pernah selesai dari dulu hingga sekarang. Banyak narasumber telah menyoroti akar persoalan dari mulai kebijakan produksi, impor, keterbatasan lahan, sampai pada kelembagaan di sektor pertanian. Namun, keseluruhan pandangan itu belum secara tegas menyatakan jalan apa yang harus ditempuh Indonesia dalam membenahi masalah pangan dan sektor pertanian. Persoalan pangan tidak hanya berkait dengan konsumsi dan produksi semata, tetapi juga soal daya dukung sektor pertanian yang komprehensif. Pemerintah dinilai masih belum konsisten dalam membuka akses petani atas kepemilikan tanah dan membuka ruang kebebasan untuk berorganisasi dan menentukan pilihan sendiri dalam berproduksi. Pemerintah hingga kini selalu menghindari kedua hal itu karena dianggap mempunyai risiko politik tinggi. Kebijakan pemerintah lebih banyak difokuskan pada produksi dan pasar. Para pengusaha yang tergabung dalam KADIN, mengakui bahwa upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional dihadapkan berbagai masalah. Salah satunya soal masalah tumpang tindih dan ketidakcukupan lahan. Masalah yang dihadapi pemangku kepentingan bidang agribisnis adalah tumpang tindih dan ketidakcukupan lahan yang menjadi tantangan utama dalam kepastian berusaha.

Dengan anggaran yang sangat besar disatu sisi dan disisi lain "gagal" mengamankan ketahanan pangan, sudah seharusnya program kerja Kementerian Pertanian ditinjau ulang, jangan manis di data tapi pahit di kenyataan. Kinerja Kementerian Pertanian harus diukur dengan target yang jelas, berfokus dalam mencetak lahan pertanian dan perkebunan bidang pangan. Kampanye penganekaragaman bahan pangan "defacto" tidak merubah realitas lahan pertanian dan lahan perkebunan tanaman pangan di lapangan yang makin menyusut. Penataan dan penguatan kembali kelembagaan pertanian yang terintegrasi dengan pemerintah, swasta dan pasar menjadi hal penting berikutnya. Alokasi anggaran harus mampu memastikan petani dalam jangka panjang solid dan mampu menghadapi berbagai kemungkinan jika terjadi krisis ekonomi ataupun persaingan di tingkat pasar domestik dan internasional. Petani harus mampu memainkan perannya sebagai institusi dalam mengelola dan menentukan berbagai pilihan-pilihan atas usaha taninya. Alokasi anggaran harus mampu memberikan perubahan mental, sikap dan perilaku petani sebagai pengendali usaha tani.

Dukungan sektor lainnya, sebab sektor pertanian tidak bisa berdiri sendiri dalam mencapai kemajuannya. Pelibatan sektor lainnya menjadi kebutuhan mutlak yang harus menjadi perhatian pemerintah terutama dalam menopang kebutuhan sektor hulu dan hilir. Demikian halnya dengan kebutuhan infrastruktur pedesaan yang belum memadai, diperlukan investasi dan pembangunan yang layak dan memadai dari sektor lain terutama kontruksi, pengairan dan industri alat-alat mekanisasi pertanian. Ditengah situasi perkembangan pembangunan yang dibayangi oleh rendahnya pertumbuhan ekonomi harus ada terobosan khusus oleh pemerintah dalam mengoptimalkan aktivitas pertanian terutama sektor pangan dan industri pertanian yang memadai. Peran utama pemerintah adalah pada aspek regulasi dan kebijakan arah dan capaian yang diinginkan ke depan terhadap sektor pertanian melalui Grand Design, Roadmap dan visi pertanian jangka panjang dan penyediaan anggaran sebagai pendukung utama seluruh kegiatan/program. Untuk itu penanganan dan pengelolaan sektor pertanian ke depan harus mempertimbangkan aspek hulu dan hilir secara bersamaan. Seharusnya Indonesia harus belajar dari negara lain dalam melakukan desain/perencanaan pembangunan hingga menjadikan sektor pertanian sebagai "leading sektor". Pengelolaan yang serius itulah yang kemudian menjadi daya tarik tersendiri bagi generasi penerusnya untuk bertahan dan menikmati bekerja di sektor pertanian. Kita semua tentu prihatin, BPS mencatat angka pertumbuhan ekonomi Indonesia di sektor pertanian pada Kuartal I tahun 2016 hanya 1,85%. Angka ini turun signifikan dibandingkan kuartal yang sama tahun 2015 yaitu 4,03%. Menurunnya pertumbuhan pertanian ini berdampak cukup serius pada pertumbuhan ekonomi Indonesia mengingat sektor perdagangan Indonesia masih banyak berkutat pada sektor pertanian. Ketahanan pangan kita juga semakin melemah.

Posisi ketahanan pangan Indonesia dalam "Indeks Ketahanan Pangan Global", dari tahun ke tahun melorot urutannya. Dari urutan 64 di tahun 2012 menjadi urutan ke-74 di tahun 2015. Dan kenaikan harga komoditas itu akan berpengaruh pada inflasi dan peningkatan angka kemiskinan. Saatnya segera bagi pemerintah memastikan Kementerian/Lembaga (K/L) yang terkait sektor pangan merumuskan kebijakan-kebijakan strategis untuk mewujudkan kemandirian pangan seperti yang dicita-citakan. Kita terkejut dan prihatin, pernyataan Menko Perekonomian dan KADIN dalam Rakornas Pangan, menilai pertumbuhan sektor pertanian nasional masih minim. Padahal sebagaimana diungkapkan Menko Perekonomian Darmin Nasution, pemerintah terlalu banyak mengeluarkan anggaran untuk sektor pertanian. Sedikitnya selama tahun 2016, pemerintah telah mengucurkan Rp 50 Triliun untuk mensubsidi sektor ini. Sedikitnya Rp 30 Triliun harus dikeluarkan untuk membuat petani meningkatkan produksi padi secara maksimal. Dengan jumlah subsidi mencapai Ro 50 Triliun, Darmin menyebut bahwa anggaran ini belum bisa memberikan dampak positip. Hasil dari subsidi ini belum sepadan dengan capaian sektor pertanian yang seringkali kekurangan ketika masa panen usai.

Nilai butir ini
(1 Pilih)
Baca 506 kali
Redaksi Berdikari Center

Alamat Redaksi

The H Tower, 11fl. Unit E, Jl. HR. Rasuna Said Kav20, Jakarta Selatan 12940

E-Mail: redaksi@berdikaricenter.id

Tentang Kami

Berdikari Center (BC) adalah lembaga kajian strategis yang menghimpun pejuang-pemikir dan pemikir-pejuang untuk mengkaji, mengembangkan dan mengimplementasikan konsep-konsep pembangunan nasional berbasis pemikiran Bung Karno tentang Trisakti, Kebangsaan Indonesia, dan Sosialisme Indonesia untuk mencapai negara Republik Indonesia yang merdeka,  bersatu, berdaulat, adil dan makmur
 

Komentar Publik

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…