joomlarulit.com

Presiden Joko widodo telah menginstruksikan Polri dan TNI "waspada" terhadap gerakan-gerakan di Indonesia yang mengarah pada "makar". Tugasnya Polri dan TNI untuk waspada, yang membahayakan NKRI dan yang membahayakan demokrasi, ujar Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (21/112016). Presiden juga mengingatkan agar perlakuan TNI dan Polri kepada gerakan-gerakan yang mengarah kepada praktik makar tersebut tidak boleh sewenang-wenang, harus merujuk pada ketentuan hukum yang ada. Isu tentang adanya dugaan kudeta atau makar ini menjadi "trending topic", sontak nilai dan gemanya menjadi sangat berbeda. Sangat bisa dipahami informasi yang diterima Presiden diyakini benar dan karenanya harus diantisipasi. Salah satu caranya Presiden melakukan "safari politik" maraton berdialog dan berdiskusi untuk mencarikan jalan keluar yang elegan.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian bahkan beberapa kali menyebutkan, ada kelompok yang menunggangi demonstrasi yang berlabel "Aksi Bela Islam" yang menuntut proses hukum terhadap dugaan penistaan agama oleh BTP. Kapolri Tito mengaku mendapat informasi bahwa ada "penyusup" di balik aksi demo yang direncanakan 25 November lalu dan berencana akan menduduki Gedung Parlemen Senayan. Tito juga mengakui, mendapat informasi bahwa ada sejumlah rapat terkait upaya menguasai DPR. Seperti kita tahu, unjuk rasa "Bela Islam II" pada 4 November 2016 yang lalu, selain ingin menuntaskan kasus dugaan penistaan agama, diduga juga banyak kepentingan yang masuk didalamnya.

Ucapan Presiden Joko Widodo yang menyatakan aktor politik, tentu harus menjadi perhatian dan kewaspadaan. Konsolidasi Presiden dengan mengunjungi pasukan elit Kepolisian dan TNI pekan lalu, diperkirakan tidak hanya kunjungan biasa. Presiden seolah mengingatkan, bahwa Polisi dan TNI siap jika ada pihak-pihak yang ingin mengganggu NKRI. Karena itu seharusnya pemerintah tidak perlu ragu untuk melarang demo yang diduga kuat  sebagai gerakan anti demokrasi yang bertujuan memaksakan kehendak atas nama kasus dugaan penistaan agama, apalagi untuk tujuan politik menggoyang pemerintahan. Tujuan politik menggoyang pemerintahan Joko Widodo itu sudah tak bisa ditutupi lagi dengan menggeser isu bahwa Presiden membela BTP dan menghina ulama. Tuduhan yang jelas bersifat menghasut itu secara nyata telah merendahkan martabat Kepala Negara yang dengan segala upaya telah membangun "silaturahmi" dengan para ulama, ormas, dan parpol Islam.

Jika tujuannya adalah membela Islam, agama Islam model apa yang mereka bela. MUI sendiri telah meminta tak ada demo lagi, NU dan Muhammadyah juga bersikap sama. Jadi jika kini ada demo "212" yang diberi label "Demo Bela Islam III", demo itu untuk siapa?. FPI dan GNPF MUI yang menggerakkan aksi demo itu jelas tidak bisa mengklaim sebagai wakil Islam. Banyak orang Islam di Republik ini yang sudah lama memendam amarah dan ingin FPI dibubarkan. Islam radikal semacam ISIS, yang menginginkan "Kekhilafahan Islam", terlarang hidup di Indonesia karena mereka jelas ingin makar dan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Agama dan masjid adalah tempat mereka untuk menanamkan ideologi dan menghasut massa agar tidak lagi menerima pola hidup berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila, UUD'45, dan Bhinneka Tunggal Ika. Karena itulah tak heran jika banyak suara masyarakat yang mengeluhkan isi khotbah di masjid yang tidak menimbulkan kesejukan, tetapi justru mengumbar amarah dan kebencian atas nama ras, golongan, dan lainnya, atas dasar kepentingan politik.

Munculnya ulama yang suka mengumpat, merendahkan golongan lain, suka mengancam bunuh, dan ucapan keras lain, itu adalah wujud dari hal itu. Pancasila yang jadi dasar negara dilecehkan sedemikian rendahnya,Proklamator kita dihinakan. Kepercayaan dan kearifan lokal suaru daerah dan golongan, mereka kutuk dan kafirkan. Islam seperti jadi milik mereka sendiri. Mereka lupa, jauh sebelum mereka itulah Islam yang "Rahmatan lil Alamin" yang dibawa para "Aulia", para "Wali", para alim dan bijak, jauh sebelum mereka lahir. Kita tahu sudah lama disuarakan, desakan dan tuntutan agar FPI dan HTI dibubarkan, bahkan sejak zaman SBY berkuasa. Tetapi, terbukti dua ormas yang nyata-nyata menafikkan dan melecehkan Pancasila masih bebas melenggang dan terus memprovokasi massa denfan berbagai aktivitasnya yang meresahkan masyarakat. Jadi, naif sekali jika masih menyebut gerakan bersama mereka dalam kasus Ahok itu murni dilandasi maksud membela agama. Menarik dan itoni, bertemunya kepentingan politik menolak Ahok, telah berhasil mempertemukan beragam kelompok kepentingan dalam gerakan demo 411 yang lalu. Mereka bertemu dalam arus demo menggoreng isu dugaan penistaan agama. Disinilah mulai terjadi pembelokan isu ketika massa demo itu justru diarahkan ke Presiden Joko Widodo. Meski sudah berkali-kali ditegaskan Presiden tidak akan mengintervensi kasus itu dan menjadi urusan Kepolisian sepenuhnya, toh arus menjadikan Presiden sebagai sasaran tembak tetap terjadi.

Pidato para pentolan yang memprovokasi massa, yang melecehkan dan memfitnah Presiden adalah bukti nyata. Kericuhan yang terjadi, upaya pendudukan gedung DPR/MPR dengan wacana memaksakan "Sidang Istimewa" untuk melengserkan Presiden Joko Widodo adalah bukti lainnya. Kini setelah tuntutan para pendemo sudah terjawab dengan proses di Kepolisian dan Kejaksaan Agung yang transparan yang telah P21 yang menetapkan BTP sebagai tersangka, seharusnya gerakan demo "Bela Islam" atau sejenisnya sudah tak perlu lagi. Dengan dasar fakta dan kondisi yang ada, kini bola sepenuhnya berada di pemerintah dalam hal ini Kemenpolhukam dan Kepolisian untuk bersikap tegas atas perhelatan "Doa Bersama" 212 jika terindikasi keluar dari kesepakatan. Kepentingan bangsa ini terlalu mahal diabaikan hanya untuk memberi ruang kepada kelompok yang sejak dulu tak menginginkan kedamaian di negeri ini. Demo atau sejenisnya rawan disusupi kepentingan asing atas dasar kepentingan politik dan ekonomi. Sudah waktunya "narasi besar" yang diungkapkan Presiden Joko Widodo itu dijalankan. Keraguan bertindak justru membuat masalah ini akan berubah keburukan bagi negeri ini. Rakyat menginginkan rasa aman, perhatian, dan perlindungan dari kelompok yang mau menang sendiri itu.

Meredanya "suhu politik" pasca safari Presiden Joko Widodo ke berbagai ormas Islam, partai politik dan juga kesatuan militer dan kepolisian, mestinya tak ada lagi pihak-pihak yang memaksakan kehendak. Jika  cara-cara "persuasif" sudah dilakukan, tetapi masih ada yang tidak mengindahkan, polisi tidak membutuhkan fatwa MUI untuk membubarkan massa yang melanggar aturan dan merugikan hak orang lain. Jika massa memaksa dengan kekerasan, tumpas sampai keakar-akarnya. Terlebih jika massa membawa "peralatan perang" semacam bambu runcing. Yakinlah, mayoritas rakyat Indonesia akan mendukung apapun langkah pihak aparat keamanan. Jadi, mari kita lihat aksi 212 yang katanya "super damai", dengan tidak lagi memproduksi pernyataan-pernyataan yang memanaskan situasi. Tidak ada salahnya melakukan langkah-langkah antisipasi. Tetapi jangan pernah menganggap "Pelanduk sebagai Singa". Pola atau tehnik membangkitkan emosi massa dengan menjual caci maki dengan menciptakan seseorang menjadi "musuh bersama". Lalu menunjukkan kekuatannya dengan mengklaim mengumpulkan banyak orang katanya dua sampai tiga juta. Belum lagi pasukan penyebar cerita "hoax" dengan berbagai analisa pembenaran diri seolah-olah memang ada benar isu atau rumor lain yang menakutkan. Jaringan untuk melakukan makar mendompleng isu ketersinggungan soal tuduhan penistaan agama bisa saja ada di depan mata.

Pola gerakan oleh berbagai pihak yang memang sejak dulu mau merongrong Pancasila dan Kebhinnekaan kita. Bagi mereka sekaranglah saat yang tepat, yakni momentum sentimen tuduhan penistaan agama yang terbaru dijadikan batu loncatan ke arah yang lebih nyata, yakni target menjadikan Indonesia terpecah-belah. Siapapun yang memerintah, jika menghadapi model gerakan seperti diuraikan diatas, tentu punya batas kesabaran. Pemerintah dibuat seolah tak berdaya, kelompok ini seolah terus memancing tantangan untuk menjadikan senjata ancaman demo atau rembug nasional, sambil membuat opini agar rakyat tidak percaya lagi kepada Presiden Joko Widodo. Kita menolak keras gerakan untuk melegalkan tindakan makar, dengan alasan apapun!. Kita tidak ingin masyarakat terkotak-kotak dalam kubu "inajiner" ciptaan sekelompok orang yang tidak mau menerima kebenaran. Kita menolak pengkondisian situasi yang menjurus pada terjadinya tindakan "inkonstitusional" yang dilakukan oleh anasir-anasir "anti demokrasi". Kita harus menyelamatkan pemerintahan Presiden Joko Widodo dari ancaman para "sengkuni". Kita harus yakinkan Presiden untuk berani memberantas para sengkuni, agar beliau mengambil keputusan yang sangat tepat, akurat dan benar.

Untuk itu, Presiden harus merangkul semua pihak, mendapatkan masukan dari tokoh-tokoh di Indonesia yang memiliki integritas dan kredibel. Karena bisa saja sengkuni berada disekeliling Presiden. Kita harus tetap waspada, walau Presiden Joko Widodo menyatakan tidak merasa khawatir dengan munculnya isu penjegalan terhadap pemerintah. Ia mengatakan, pemerintahan saat ini merupakan produk dari demokrasi yang sesuai dengan konstitusi. Walaupun, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menuturkan, pihaknya mendeteksi agenda makar, Presiden memastikan kini kondisi aman, ia menegaskan semua hal, termasuk wacana demo lanjutan harus dilakukan dengan merujuk pada ketentuan dan hukum yang berlaku. Presiden Joko Widodo telah berbicara kenapa sampai muncul isu makar. Ia menjelaskan, bahwa dugaan makar muncul untuk mengingatkan kalau Indonesia mempunyai konstitusi yang sah. Untuk itu, Presiden meminta semua masyarakat untuk tetap tenang tanpa harus terpengaruh dengan masalah makar. Demikian pernyataan terbaru dari Presiden saat jamuan makan siang dengan Ketum PAN, di beranda belakang Istana Merdeka, Rabu 30 November 2016.

Nilai butir ini
(1 Pilih)
Baca 359 kali
Redaksi Berdikari Center

Alamat Redaksi

The H Tower, 11fl. Unit E, Jl. HR. Rasuna Said Kav20, Jakarta Selatan 12940

E-Mail: redaksi@berdikaricenter.id

Tentang Kami

Berdikari Center (BC) adalah lembaga kajian strategis yang menghimpun pejuang-pemikir dan pemikir-pejuang untuk mengkaji, mengembangkan dan mengimplementasikan konsep-konsep pembangunan nasional berbasis pemikiran Bung Karno tentang Trisakti, Kebangsaan Indonesia, dan Sosialisme Indonesia untuk mencapai negara Republik Indonesia yang merdeka,  bersatu, berdaulat, adil dan makmur
 

Komentar Publik

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…