joomlarulit.com

Bali Demokrasi Forum (BDF) ke-9 dibuka oleh Presiden Joko Widodo hari ini, Kamis (8/12) di Nusa Dua Bali. Tema BDF kali ini mengangkat isu "Agama dan Pluralisme dalam Kehidupan Berdemokrasi". Kehadiran Presiden Joko Widodo tentu saja dilihat dunia sebagai reprentasi negara berpenduduk Islam terbesar dunia. Indonesia sebagai negara penduduk muslim terbesar, memang terpanggil untuk ikut mendorong demokrasi di negara-nagara muslim terutama di Timur Tengah untuk berkembang lebih baik. Tema "Agama, Demokrasi dan Pluralisme" memang sangat relevan dengan keadaan dunia saat ini di tengah meningkatnya pemahaman sempit mengenai agama. Intoleransi antar umat beragama dan bangsa berpotensi mengikis perkembangan demokrasi di berbagai negara termasuk Indonesia. Kita sepakat dengan pidato Presiden Joko Widodo saat membuka BDF ke-9 yang menyebutkan "Intoleransi merupakan salah satu isu penting global saat ini selain isu ekonomi". Presiden menceritakan dalam beberapa tahun terakhir ini "setiap menghadiri pertemuan internasional, saya menangkap adanya kegamangan dan kekhawatiran dari negara-negara di dunia (soal intoleransi). Menurut Presiden, isu intoleransi masih dikhawatirkan banyak negara karena tak kunjung usai hingga sekarang. Presiden mengklaim toleransi tetap tumbuh di Indonesia meski ada sejumlah isu intoleransi, contoh pada aksi 2 Desember (212) lalu tidak ada konflik antar umat. "Indonesia adalah rumah bagi umat Islam, Kristiani, Katolik, Hindu, Buddha dan Kongfucian", ujar Presiden Joko Widodo. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki keragaman suku, budaya, adat-istiadat, dan berbahasa yang berbeda. Para pendiri  bangsa ini menggunakan "Pancasila" sebagai dasar negara. Di dalam Pancasila terdapat semboyan yang diambil dari kitab "Sutasoma" karya Mpu Tantular, yaitu berbunyi "Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangroa" yang artinya kurang lebih "Walaupun berbeda tetapi tetap dalam satu tujuan, serta tidak boleh ada dharma (kewajiban) yang mendua. Untuk itu, jelas Pancasila mampu mewadahi keragaman yang ada di Indonesia.

Dapat kita lihat bahwa persoalan keberagaman bukanlah persoalan yang baru di Indonesia, melainkan persoalan yang sudah ada sejak adanya agama-agama. Yang menjadi persoalan ialah cara penyingkapan orang serta era yang berbeda yang menyebabkan adanya konflik atas keberagaman yang ada. Bangsa yang mengakarkan diri kepada ke bhinnekaan tapi hidup dalam kemanunggalan adalah harapan dari negeri "Pancasila" ini. Akan tetapi kemanunggalan ini mulai tergerus erosi global. Sesungguhnya bangsa Indonesia telah memperkaya khazanah budaya dan agama melalui berbagai cara yang unik dan kaya. Peristiwa-peristiwa berdarah yang terjadi di Indonesia atas nama penistaan agama yang telah mapan menjadi pukulan telak atas norma kebhinnekaan ini. Ormas yang mengklaim pengikut Rosul Muhammad menebarkan kekerasan dan kengerian. Bisa ditebak, pemusnahan dan perburuan terhadap aliran keagamaan menjadi "jalan baru" bagi kelompok-kelompok religius yang fanatik. Kelompok yang meletakkan dasar keimanan mereka terhadap impian-impian "Ilahiah". Pola keimanan seperti ini pernah hidup subur di "Abad Pertengahan" dan era "Mesianistis" di Eropa. Dalam pandangan Islam, sikap menghargai dan toleran kepada pemeluk agama lain sesungguhnya mutlak untuk dijalankan, sebagai bagian dari keberagaman (pluralitas). Namun anggapan bahwa semua agama adalah sama (pluralisme) tidak diperkenankan. Solusi Islam terhadap adanya pluralisme agama adalah dengan mengakui perbedaan dan identitas agama masing-masing ("lakum diinukum wa liya diin"). Pemahaman setiap orang dan setiap kelompok bisa saja berbeda. Namun, negara harus memiliki sikap yang tegas memihak pluralisme (keberagaman)dan multikulturalisme yang kompatibel dengan nilai-nilai demokrasi substansial.

Acuan Pancasila sangat jelas, yakni Pancasila dan Konstitusi dan Demokrasi. Ada yang beranggapan Negara seolah membiarkan kesalahpahaman tentang makna  multikulturalisme dan pluralisme di Indonesia. Jawabannya sangat sederhana, pemerintah belum memiliki "Political Will" yang kuat untuk menegakkan demokrasi substansial. Pemerintah juga belum punya keberanian karena masih tersandera oleh berbagai kepentingan politik praktis jangka pendek, dan juga masih mendahulukan prinsip stabilitas nasional. Inti dari makna pluralisme adalah mengakui adanya keragaman atau kemajemukan serta kesediaan untuk menghormati yang lain, walau berbeda sekalipun. Pluralisme adalah anak kandung Demokrasi. Keduanya tentu tidak akan berkembang jika hanya berlandaskan "Demokrasi Prosedural". Karena itu, mari kita mendorong agar pemerintah dan mastarakat sipil sungguh-sungguh memperjuangkan "Demokrasi Substansial". Hakikat Demokrasi adalah mewadahi semua kelompok tanpa diskriminasi sedikitpun untuk kebaikan semua, tanpa kecuali. Sebab nilai-nilai luhur demokrasi adalah keadilan, kesetaraan, kemajemukan, kegotongroyongan dan kemashlahatan bagi semua orang. Hari-hari ini energi kita seperti habis terkuras untuk menilai pernyataan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Kepulauan Seribu dan reaksi-reaksi atasnya. Mudah-mudahan ini proses "Growing Pain" yang harus kita lalui. Kita mengalami kegalauan karena kita sedang tumbuh sebagai komunitas dan bangsa yang lebih dewasa. Tanpa berniat memperkeruh suasana, marilah kita merenungkan kasus ini dengan kepala dingin. Yang dipertaruhkan bukan saja nasib Ahok dan Jakarta, tapi juga masa depan "Bhinneka Tunggal Ika" dan demokrasi kita secara keseluruhan. Seperti sudah berkali-kali dilaporkan lembaga pemantau seperti Setara Institute,Wahid Foundation, atau Amnesty International, pasal "Penodaan Agama" sering menjadi pasal "karet", dan biasanya hukum (negara) tunduk kepada tekanan mayoritas. Perbedaan merupakan sesuatu yang diakui Islam. Sedangkan yang dilarang adalah perpecahan dan keterpisahan.

Dalam konteks Indonesia, kebijakan toleransi telah dirumuskan dalam perundang-undangaan, namun dalam level praksis, rumusan yang ideal tersebut belum bisa diterjemahkan secara sempurna oleh sebagian masyarakat ke dalam kehidupan sehari-hari dengan indikasi masih adanya konflik dan gejolak di masyarakat yang mengusung issu-issu agama. Oleh karena itu, pentingnya kesadaran kemajemukan dan pluralisme sebagai entitas budaya bangsa menghendaki kesadaran yang positif terhadap kenyataan kemajemukan itu sendiri secara aktif. Masyarakat yang berpegang teguh kepada pandangan demokratis harus dengan sendirinya juga berpegang teguh memelihara dan melindungi lingkup keanekaragaman yang luas dengan moral pribadi yang tinggi. Perlu dicatat, pelaksanaan demokrasi membutuhkan pemerintahan yang teratur dan mengedepankan penegakan supremasi hukum. Berbagai peristiwa pemberangusan hak-hak politik sipil, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, sudah sepantasnya tidak terjadi lagi. Dalam iklim demokrasi yang sehat, prinsip mayoritas tidak dapat dipakai untuk menggerogoti kepentingan mereka yang kalah. Demokrasi yang benar, bukanlah kediktatoran mayoritas yang mengabaikan kepentingan dan HAM kelompok minoritas. Penghargaan terhadap perbedaan inilah yang kemudian memiliki signifikansi penting dalam perkembangan "Civil Society" di Indonesia. Negara harus kuat dan nyata  mendukung toleransi dengan menjamin secara penuh keamanan warga negara dalam mengeluarkan pendapatnya secara bebas, asalkan pendapat tersebut tidak berisi hasutan. 

Pluralisme dan toleransi tidak boleh dipahami sekedar sebagai kebaikan negatif (negative good) yang hanya ditilik dari kegunaannya untuk menyingkirkan fanatisme, tetapi pluralisme dan toleransi harus dipahami sebagai pertalian sejati kebhinnekaan dalam ikatan-ikatan keadaban. Bahkan, pluralisme dan toleransi adalah suatu keharusan bagi keselamatan umat manusia, dan merupakan salah satu wujud kemurahan Tuhan yang melimpah kepada umat manusia. Pluralisme dan toleransi yang kini terus diupayakan di Indonesia mengandung tujuan dan pengertian yang positip dalam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih luas. Ia akan menghasilkan sikap positif yang menghargai perbedaan dan kemajemukan yang terjadi di masyarakat. Jika tidak dikelola dengan baik, bukan mustahil persinggungan agama-agama akan mendatangkan  bagi stabilitas demokrasi dan nasional. Sebagai bangsa yang memiliki keragaman etnis,agama, dan budaya yang luar biasa, Indonesia seringkali dijadikan ukuran bagaimana proses-proses demokrasi dapat dilangsungkan. Persentuhan ragam budaya dan agama antar kelompok masyarakatnya telah berlangsung sejak lama. Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia akan tetapi negara Indonesia bukanlah negara Islam, Indonesia adalah negara demokrasi dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar dan konstitusi negara. Hanya dalam bingkai Pancasila kita memiliki keseimbangan antara ruang kebebasan publik bagi setiap orang dan individu warga negara dan "privacy" masing-masing komunitas agama untuk mengurusi dirinya. Dari sudut pandang dan uraian inilah kita dapat memaknai ucapan Presiden Joko Widodo ketika membuka "Bali Democracy Forum" ke-9 yang menekankan "agama, demokrasi, dan pluralisme bisa berjalan beriringan". "Demokrasi membawa kehendak rakyat untuk kebaikan seluruh umat, sedangkan toleransi diperlukan karena kita seluruhnya berbeda", kata Presiden Joko Widodo.

Nilai butir ini
(1 Pilih)
Baca 476 kali
Redaksi Berdikari Center

Alamat Redaksi

The H Tower, 11fl. Unit E, Jl. HR. Rasuna Said Kav20, Jakarta Selatan 12940

E-Mail: redaksi@berdikaricenter.id

Tentang Kami

Berdikari Center (BC) adalah lembaga kajian strategis yang menghimpun pejuang-pemikir dan pemikir-pejuang untuk mengkaji, mengembangkan dan mengimplementasikan konsep-konsep pembangunan nasional berbasis pemikiran Bung Karno tentang Trisakti, Kebangsaan Indonesia, dan Sosialisme Indonesia untuk mencapai negara Republik Indonesia yang merdeka,  bersatu, berdaulat, adil dan makmur
 

Komentar Publik

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…